JAKARTA — Pemerintah memastikan percepatan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berjalan meski memasuki masa libur Natal 2025 dan tahun baru 2026.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana yang digelar secara daring dari Aceh kemarin, Kamis (25/12/2025).
Pratikno mengatakan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah tetap bekerja tanpa henti untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak bencana dapat terpenuhi serta proses pemulihan berjalan optimal.
“Kami hadir untuk memastikan percepatan tanggap darurat dan pemulihan tetap dilaksanakan. Tidak ada libur, semua terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” katanya dikutip melalui keterangan pers BNPB, Jumat (26/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa hingga kini terdapat 13 kabupaten/kota yang telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan.
Rinciannya, empat daerah di Aceh, lima daerah di Sumatra Utara, dan empat daerah di Sumatra Barat.
Meski demikian, di Aceh masih terdapat sebelas kabupaten yang memperpanjang masa tanggap darurat guna memastikan kebutuhan warga terpenuhi secara maksimal.
Percepatan penanganan juga terlihat dari pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang terus dikebut.
Di Aceh, Kabupaten Pidie Jaya telah memasuki tahap pembangunan huntara, sementara enam kabupaten lainnya masih dalam proses pematangan lahan dan pembukaan akses. Dua kabupaten lainnya masih dalam tahap identifikasi lokasi.
Pembangunan huntara dan huntap tersebut dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan TNI dan Polri, serta dikoordinasikan oleh BNPB.
Selain itu, persiapan pembangunan hunian tetap juga dilakukan bagi warga yang permukimannya harus direlokasi maupun pembangunan hunian mandiri di atas lahan milik warga.
Di Sumatra Utara, pembangunan huntara dan huntap telah berjalan di Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat.
Sementara di Sumatra Barat, proses pembangunan huntara berlangsung di lima kabupaten, antara lain Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Agam.
Selain sektor perumahan, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur. Dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut, sebanyak 72 ruas telah kembali berfungsi, sementara sembilan ruas lainnya masih dalam penanganan.
Pemulihan sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah terdampak dapat kembali beroperasi pada pekan pertama Januari 2026.
Saat ini, sekitar 65% sekolah telah siap digunakan setelah dilakukan pembersihan dan revitalisasi.
Pratikno menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk mempercepat penanganan bencana dan memastikan kehidupan serta penghidupan masyarakat dapat pulih, bahkan menjadi lebih baik.
Di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis, pemerintah juga terus mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) melalui koordinasi BNPB, BMKG, serta TNI dan Polri guna menekan intensitas curah hujan.
Pemerintah turut mengapresiasi peran pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, dan seluruh elemen bangsa yang bergotong royong dalam upaya pemulihan pascabencana. (PRB)
