JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional dengan menempatkan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan swasembada energi.
Presiden menilai Papua memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan daerah maupun nasional.
“Menteri ESDM juga sudah merancang bahwa daerah-daerah Papua harus menikmati hasil daripada energi yang diproduksi di Papua,” katanya saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025) dikutip melalui situs Presiden.
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tengah mendorong pemanfaatan energi terbarukan sebagai solusi bagi wilayah terpencil, khususnya tenaga surya dan tenaga air.
Menurutnya, kemajuan teknologi membuat energi surya semakin terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat diandalkan di daerah yang sulit dijangkau.
“Kalau ada tenaga surya dan tenaga air, tidak perlu kirim-kirim BBM mahal-mahal dari daerah-daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, Presiden juga mengarahkan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui pemanfaatan bahan bakar nabati.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mewujudkan swasembada energi dan swasembada pangan di seluruh daerah dalam lima tahun ke depan.
Presiden menerangkan bahwa kemandirian energi akan berdampak besar terhadap penguatan fiskal negara. Saat ini, nilai impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun.
Pengurangan impor dinilai dapat menghemat ratusan triliun rupiah yang bisa dialokasikan langsung untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan kalau kita bisa potong setengah, berarti ada Rp250 triliun. Apalagi kita bisa potong Rp500 triliun. Itu berarti setiap kabupaten bisa punya kemungkinan bisa punya Rp1 triliun tiap kabupaten,” ujarnya.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa pemerintah telah menetapkan target konkret, yakni mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Selanjutnya, dalam empat tahun ke depan, impor bensin ditargetkan dapat dihentikan secara bertahap.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, Presiden meminta para gubernur dan bupati, khususnya di Papua untuk memperkuat koordinasi dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, serta kementerian terkait dalam menyusun prioritas pembangunan sesuai kebutuhan daerah.
“Tidak mungkin kita bisa selesaikan semua seketika, tapi kalau kita punya prioritas saudara-saudara, kita akan cocokkan dengan kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang,” tegas Presiden. (PRB)
