JAKARTA — Gejolak ekonomi global sepanjang 2025, termasuk dampak kebijakan tarif resiprokal, memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional.
Namun demikian, pemerintah meyakini stabilitas ekonomi Indonesia dinilai tetap terjaga berkat respons kebijakan yang adaptif dan kolaboratif, sehingga aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan iklim investasi tetap bergerak positif.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sejumlah indikator fundamental menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Indeks Keyakinan Konsumen meningkat dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November.
Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% secara tahunan, sementara sektor manufaktur mencatat ekspansi dengan PMI mencapai 53,3—tertinggi sejak Februari.
Inflasi juga terjaga di level 2,72% secara tahunan (YoY), disertai pertumbuhan kredit sebesar 7,36% (YoY). Geliat pasar keuangan dan aktivitas korporasi, tambah Airlangga, turut memperkuat optimisme ekonomi.
“Belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau. Perusahaan IPO kita tahun ini 24 dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun,” katanya dalam keynote speech pada HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia kemarin dikutip melalui keterangan pers, Sabtu (13/12/2025).
Airlangga menjelaskan bahwa pipeline IPO hingga Desember mencerminkan optimisme pasar yang berpotensi berlanjut ke awal 2026.
Memasuki 2026, Pemerintah memperkirakan risiko positif lebih dominan dibandingkan risiko negatif. Dengan kondisi tersebut, target pertumbuhan ekonomi 2026 dipatok sebesar 5,4%.
Optimisme tersebut diperkuat oleh kemajuan agenda perdagangan internasional, termasuk penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat, rampungnya perundingan IEU-CEPA yang ditargetkan berlaku 2027, serta progres aksesi Indonesia ke OECD.
Menko Airlangga juga mengungkapkan perkembangan negosiasi tarif dengan Amerika Serikat melalui komunikasi langsung dengan Ambassador USTR Jamieson Greer.
Kedua pihak sepakat menyelesaikan kesepakatan sesuai Leaders Declaration 22 Juli 2025, dengan delegasi Indonesia dijadwalkan kembali ke Washington D.C dalam waktu dekat atas arahan Presiden Prabowo Subianto.
Di dalam negeri, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus untuk menjaga momentum konsumsi masyarakat, termasuk diskon transportasi akhir tahun, EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, harbolnas Rp34 triliun, serta program BINA Rp30 triliun.
Selain itu, pemerintah juga menangani dampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara terkoordinasi.
Paket kebijakan ekonomi khusus tengah difinalisasi, mencakup restrukturisasi KUR, penyaluran KUR baru 2026, hingga relaksasi kewajiban BPJS Ketenagakerjaan bagi pihak terdampak.
Dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141.000 debitur diproyeksikan terdampak dengan baki debet Rp7,79 triliun. (PRB)
