swaranusa.co, JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menerjang wilayah Kalimantan dinilai telah berkembang menjadi ancaman kemanusiaan, ekologis, sekaligus ujian bagi penegakan hukum. Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, mengingatkan bahwa persoalan ini harus ditangani melalui pendekatan terpadu.
“Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar. Ada warga yang kesehatannya terancam, ada anak-anak dan lansia yang menghirup udara tidak sehat, ada satwa yang kehilangan habitat, dan bila ditemukan unsur kesengajaan, ada pihak yang harus bertanggung jawab. Semuanya harus ditangani secara bersamaan,” katanya kepada wartawan, Senin (24/8/2026).
Kholid menjelaskan bahwa keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi.
Penurunan kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan berpotensi memicu lonjakan penyakit pernapasan, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil, serta telah mengganggu mobilitas harian hingga operasional penerbangan.
Guna mengantisipasi dampak yang lebih memprihatinkan, ia mendesak Kementerian Kesehatan, BNPB, dan BPBD setempat untuk siaga penuh dalam menyediakan fasilitas kesehatan, stok oksigen, obat-obatan, hingga pembagian masker secara merata.
“Jangan menunggu jumlah korban meningkat baru respons kesehatan diperkuat. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya harus preventif. Negara harus hadir lebih awal untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan,” jelasnya.
Selain aspek keselamatan manusia, dampak karhutla turut mengancam keberlangsungan ekosistem.
Di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, tim Manggala Agni menemukan satwa yang tewas terbakar saat pemadaman berlangsung.
Di lokasi lain, sejumlah satwa dilindungi seperti orangutan harus dievakuasi dari area terdampak akibat kerusakan habitat.
“Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon dan lahan. Di dalamnya ada sebuah ekosistem. Ada satwa liar yang kehilangan rumah, sumber makanan, bahkan kehilangan nyawa. Sebagian merupakan spesies yang dilindungi dan membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan,” kata Kholid.
Ia mendorong Kementerian Kehutanan dan BKSDA untuk mengintegrasikan pemetaan wilayah rawan, penyediaan jalur evakuasi satwa, serta penguatan tim penyelamat ke dalam operasi penanggulangan bencana.
Mengenai aspek hukum, Kholid meminta agar kepolisian dan instrumen pemerintah tidak berhenti pada penindakan eksekutor di lapangan semata.
Penelusuran harus dilakukan secara mendalam untuk menyasar pihak-pihak yang memetik keuntungan ekonomi dari aksi pembakaran tersebut.
“Kalau kebakaran terjadi karena kesengajaan, penegakan hukumnya harus mengikuti aliran tanggung jawab sampai ke atas. Jangan hanya menangkap orang yang menyalakan api, tetapi telusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari pembakaran tersebut,” ujarnya.
Ia menekankan agar sanksi tegas hingga pencabutan izin konsesi diberlakukan jika ditemukan indikasi keterlibatan korporasi.
“Karhutla akan terus berulang jika biaya melakukan pembakaran lebih murah daripada konsekuensi hukumnya. Karena itu penegakan hukum juga merupakan bagian dari strategi pencegahan,” kata Kholid.
Ia menambahkan pentingnya pengerahan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) oleh BMKG serta percepatan penyaluran dana tanggap darurat dari BNPB dan BPBD tanpa terhambat hambatan birokrasi.
“Dana tersedia bukan tujuan akhir. Ukurannya adalah seberapa cepat masker sampai kepada warga, tenaga kesehatan siap melayani, tim pemadam berada di titik api, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” katanya.
Kholid menegaskan perlunya komando terpadu antarlembaga guna mengintegrasikan misi kemanusiaan, perlindungan ekosistem, dan penegakan hukum secara simultan.
“Kita mendukung penuh pemerintah untuk mengatasi karhutla ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil tindakan. Selamatkan warga, lindungi satwa dan hutan kita, serta tindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Jangan sampai penanganannya tersendat oleh birokrasi,” ungkap anggota DPR dari Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
