swaranusa.co, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kualitas permukiman masyarakat pesisir melalui integrasi Program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan penataan kawasan kumuh di Kampung Nelayan, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.
Program tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Rini Dyah Mawarty, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua I Desyarmeda Killian kemarin, Senin (22/6/2026).
Penanganan dilakukan di kawasan permukiman nelayan yang berada di atas perairan dengan luas mencapai 24,28 hektare, sementara area prioritas yang menjadi fokus penataan seluas 2,23 hektare.
Berdasarkan hasil identifikasi pemerintah, kawasan yang meliputi RT 002, RT 006, dan RT 007 RW 004 Kelurahan Tanjung Ria tersebut masuk kategori kawasan kumuh sedang hingga berat sehingga membutuhkan penanganan secara menyeluruh.
Selain melakukan penataan lingkungan permukiman, pemerintah juga menyalurkan bantuan BSPS kepada 23 rumah milik warga di kawasan tersebut.
Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah agar menjadi lebih layak huni.
Salah seorang penerima manfaat, Daniel yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah.
“Rumah kami sekarang menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pelaksanaan BSPS di kawasan pesisir disesuaikan dengan karakteristik lingkungan setempat agar bangunan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kondisi wilayah pantai.
“Karena ini kampung nelayan, pondasinya diperbaiki menggunakan kayu untuk menghindari risiko korosi. Atapnya juga menggunakan seng agar lebih ringan dan sesuai dengan kondisi bangunan di kawasan pesisir,” katanya.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah terus memperluas pelaksanaan BSPS di Papua untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Di Kota Jayapura sendiri, sekitar 500 unit rumah memperoleh bantuan tersebut, termasuk 23 unit yang berada di kawasan Tanjung Ria.
“Yang beruntung, program BSPS di sini dibarengi dengan penataan kawasan kumuh. Dibangunkan jalan beton, diperbaiki sanitasi sehingga toilet tidak langsung dibuang ke laut atau sungai agar tidak merusak lingkungan, dan ditambah suplai air bersih. Ini merupakan program Presiden untuk memperbaiki kawasan kumuh sekaligus memperbaiki rumah-rumah yang kondisinya kurang layak,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty mengatakan bahwa penanganan kawasan dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur dasar permukiman untuk mendukung kualitas lingkungan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas dasar.
“Salah satu pekerjaan utama yang dilaksanakan adalah pembangunan jalan lingkungan sepanjang 527,14 meter. Infrastruktur tersebut terdiri atas jalan beton sepanjang 234,34 meter dan jalan jerambah sepanjang 292,8 meter yang tersebar di sejumlah segmen pada RT 002, RT 006, dan RT 007,” ujarnya.
Pembangunan jalan lingkungan di RT 002 mencakup 4 segmen dengan total panjang 240,5 meter, terdiri atas Segmen 1 sepanjang 174,5 meter, Segmen 3 sepanjang 15,7 meter, Segmen 5 sepanjang 18,8 meter, dan Segmen 6 sepanjang 31,5 meter.
Di RT 006, pembangunan dilakukan sepanjang 56,5 meter yang meliputi Segmen 7 sepanjang 29,1 meter dan Segmen 9 sepanjang 27,3 meter.
Sementara itu, pembangunan di RT 007 mencapai total 230,14 meter yang tersebar pada Segmen 1 sepanjang 28,55 meter, Segmen 2 sepanjang 46,92 meter, Segmen 3 sepanjang 25,60 meter, Segmen 4 sepanjang 34 meter, Segmen 5 sepanjang 37,7 meter, Segmen 7 sepanjang 30,4 meter, serta Segmen 8 sepanjang 27,4 meter.
Selain akses jalan, pemerintah juga membangun drainase lingkungan sepanjang 21,1 meter untuk mengurangi genangan serta menyediakan 3 unit menara air guna meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih di kawasan pesisir.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa seluruh penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data yang telah diverifikasi sehingga penyaluran program tepat sasaran.
“Rumah ini masuk kategori desil 1 dan sudah didatangi petugas sensus. Karena itu kami memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
