swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri kegiatan Arahan kepada Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Regional Jawa dan Bali di Yogyakarta kemarin, Kamis (4/6/2026).
Menteri PKP atau yang akrab disapa Menteri Ara menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas cakupan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.
“Tahun lalu jumlah penerima BSPS sekitar 45.000 unit. Tahun ini meningkat signifikan menjadi 400.000 unit. Kami memastikan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia mendapatkan alokasi program ini dengan kuota minimal 200 unit untuk setiap daerah,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Ara menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penerima BSPS mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Ara juga menyampaikan apresiasi kepada para gubernur di wilayah Jawa dan Bali yang telah mendukung berbagai program yang dijalankan Kementerian PKP.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain mengembangkan program BSPS, Kementerian PKP juga terus mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai salah satu instrumen pembiayaan untuk memperkuat sektor perumahan nasional.
“Saat ini penyaluran KUR Perumahan tertinggi berada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang lebih baik,” ungkap Ara.
Lebih lanjut, Ara mengajak seluruh kepala daerah untuk terus mendukung berbagai program prioritas di bidang perumahan.
Program tersebut mencakup pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pengembangan akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menegaskan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan sebagai landasan utama keberhasilan pembangunan nasional.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri mengingatkan perlunya tata kelola pemerintahan yang baik serta percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di daerah.
Dalam forum yang sama, Kepala BPS memaparkan sejumlah data strategis dan indikator pembangunan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran serta berbasis data.
