swaranusa.co, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri rapat koordinasi lintas kementerian terkait percepatan penyediaan lahan untuk program perumahan rakyat di Jakarta kemarin, Rabu (29/04/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan sertifikasi lahan, pengembangan kota satelit, implementasi KUR Perumahan, hingga penguatan kebijakan Giro Wajib Minimum oleh Bank Indonesia guna mendukung sektor perumahan.
Rapat dipimpin Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan dihadiri Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perwakilan kementerian/lembaga, termasuk PT Kereta Api Indonesia dan Perumnas.
Menteri Ara mengatakan bahwa ketersediaan lahan menjadi faktor kunci dalam percepatan program perumahan rakyat, sehingga diperlukan langkah konkret melalui kolaborasi lintas sektor.
“Penyediaan lahan menjadi kunci utama percepatan program perumahan rakyat. Karena itu, kita akan membentuk tim survei lintas kementerian untuk memetakan dan menentukan lokasi prioritas yang siap digunakan untuk pembangunan perumahan,” katanya dikutip melalui keterangan pers.
Ara menjelaskan bahwa tim survei tersebut akan dipimpin Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Roberia, dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait lainnya.
“Tim ini harus bergerak cepat agar lahan-lahan yang potensial bisa segera dipastikan status, kesiapan, dan pemanfaatannya untuk rakyat. Kita ingin pembangunan perumahan berjalan terintegrasi dan hasilnya nyata dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menambahkan bahwa pembahasan tidak hanya mencakup pemetaan lahan, tetapi juga kesiapan ekosistem kawasan untuk mendukung hunian berkelanjutan.
“Pemerintah tengah mengidentifikasi lahan-lahan yang dapat dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat. Dari daftar lahan yang telah disampaikan, nantinya akan dilakukan survei untuk menentukan kawasan prioritas yang paling siap dikembangkan,” ujarnya.
Selain itu, rapat juga membahas rencana pengembangan 11 kota satelit yang dirancang terintegrasi dengan dukungan data lintas sektor.
“Kajian awal yang disiapkan mencakup backlog perumahan, kesiapan sarana dan prasarana, kesesuaian tata ruang, hingga integrasi transportasi. Jadi pembangunan kota satelit tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun ekosistem kawasan yang terhubung dan berkelanjutan,” jelasnya.
