swaranusa.co, JAKARTA — Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara terus berjalan dan ditargetkan rampung pada 2027–2028.
Kawasan legislatif direncanakan mencakup lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang.
Saat ini, proses penyempurnaan desain masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Selain pembangunan gedung, infrastruktur pendukung seperti jalan kawasan sepanjang 3,7 kilometer juga tengah disiapkan untuk meningkatkan konektivitas antarbangunan. Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilakukan.
Sementara itu, kawasan yudikatif dibangun dalam dua paket pekerjaan.
Paket pertama mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
Paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid.
Seluruh kawasan ini juga akan dilengkapi jalan sepanjang 8 kilometer.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tetap menjadi prioritas meskipun pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.
“Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” katanya saat peninjauan dikutip melalui keterangan pers, Sabtu (11/4/2026).
Selain gedung utama, penguatan infrastruktur dasar juga terus dilakukan, termasuk pembangunan embung dan kolam retensi seperti embung EC-08 dan kolam retensi TR01.
Jaringan perpipaan air minum juga tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui sistem Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
