swaranusa.co, JAKARTA — Ketua Umum Gekrafs Kawendra Lukistian menyoroti kasus yang menimpa Amsal Sitepu di Sumatera Utara terkait dugaan mark up proyek video profil desa dan instalasi komunikasi informatika.
Dia menilai kasus tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi pelaku ekonomi kreatif yang bekerja sama dengan pemerintah.
Kawendra menyampaikan telah mengikuti perkembangan kasus tersebut sejak Februari 2026 dan mendorong perhatian dari berbagai pihak, termasuk Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
Menurutnya, penting untuk memastikan kasus ini tidak menjadi yurisprudensi yang merugikan pelaku ekonomi kreatif.
Dia menilai jika pelaku yang telah menyelesaikan pekerjaan dengan baik justru terjerat persoalan hukum, maka dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha untuk bermitra dengan pemerintah.
“Kalau seperti ini, pejuang ekonomi kreatif akan takut bermitra dengan pemerintah karena berpotensi dizolimi setelah pekerjaan selesai, padahal hasil pekerjaannya bagus dan memuaskan,” katanya kepada wartawan melalui keterangannya, Sabtu (28/3/26).
Kawendra menjelaskan bahwa inovasi dan kreativitas tidak seharusnya dipandang sebagai tindakan kriminal.
Oleh karena itu, Kawendra meminta adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi pelaku ekonomi kreatif dalam menjalankan usahanya.
Dalam kasus tersebut, pihak jaksa menilai terdapat dugaan mark up anggaran dalam proyek yang dijalankan Amsal Sitepu.
Namun, pihak Amsal membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa biaya yang dikeluarkan merupakan bagian dari proses produksi.
Kawendra berharap proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan hingga memberikan kejelasan. “Bismillah kita ikhtiar terus, semoga segera ada titik terang,” jelasnya.
