swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong percepatan pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memanfaatkan lahan milik negara di Depok, Jawa Barat.
Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi keterbatasan lahan sekaligus memenuhi kebutuhan hunian di kawasan perkotaan.
Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah serta Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia meninjau langsung lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan rusun tersebut kemarin, Sabtu (7/3/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan hunian vertikal yang dinilai sebagai solusi efektif bagi kota dengan kepadatan penduduk tinggi.
Total luas kawasan yang ditinjau mencapai sekitar 45,06 hektare. Lahan tersebut terdiri dari milik Komdigi seluas 30,086 hektare, dengan sekitar 24,707 hektare masih berupa lahan kosong.
Selain itu terdapat lahan milik Radio Republik Indonesia seluas 14,97 hektare, di mana sekitar 9,62 hektare di antaranya belum dibangun.
Sebagian area saat ini juga dihuni oleh masyarakat, dengan sekitar 218 kepala keluarga menempati lokasi tersebut.
Dari sisi aksesibilitas, lokasinya berjarak sekitar 5,2 kilometer dari Stasiun Depok Baru dan sekitar 5 kilometer dari Terminal Depok Margonda.
Selain itu, kawasan ini juga didukung fasilitas publik seperti pasar, pusat layanan kesehatan, tempat ibadah, serta sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas.
Maruarar menjelaskan bahwa pembangunan rusun di lokasi tersebut berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi backlog perumahan di Depok yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan.
Pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan agar masyarakat lebih mudah memiliki hunian.
Melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), masyarakat dapat memperoleh pembiayaan rumah dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1%.
Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan dukungan berupa tarif sosial untuk layanan dasar seperti listrik dan air guna menjaga keterjangkauan biaya hunian.
“Dengan UMP Depok sekitar Rp5 juta, kami menyiapkan skema pembiayaan yang memudahkan masyarakat, dengan tenor hingga 30 tahun, uang muka sekitar 1%, serta cicilan sekitar Rp1,5 juta per bulan,” katanya kepada wartawan melalui keterangan pers.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah menyatakan bahwa kebutuhan rumah di kota tersebut masih cukup besar.
Saat ini diperkirakan sekitar 170.000 warga Depok belum memiliki hunian sendiri.
Pemerintah Kota Depok pun menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pembangunan rusun tersebut, termasuk mempercepat proses perizinan agar proyek dapat segera direalisasikan.
Inspektur Jenderal Komdigi juga berharap pemanfaatan lahan negara tersebut dapat segera diwujudkan untuk kepentingan masyarakat. Dia menargetkan pembangunan rusun dapat dimulai dalam waktu dekat.
