swaranusa.co, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan peralihan menuju energi bersih dan terbarukan dengan membentuk satuan tugas khusus percepatan transisi energi.
Langkah tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia setelah menghadiri rapat terbatas di Istana Merdeka kemarin, Kamis (5/3/2026).
“Kami diberikan tugas oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Satgas dalam menjalankan dan menerjemahkan secara cepat,” katanya kepada wartawan dikutip melalui situs Kemensetneg.
Pembentukan satgas ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya hingga kapasitas 100 gigawatt serta mendorong konversi kendaraan roda dua menjadi motor listrik.
Bahlil menjelaskan bahwa program tersebut ditargetkan dapat direalisasikan dalam tiga hingga lima tahun mendatang.
“Bapak Presiden telah menyampaikan bahwa maksimal 3-4 tahun, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi,” jelasnya.
Bahlil menambahkan bahwa percepatan transisi energi tidak hanya bertujuan meningkatkan pemanfaatan energi bersih, tetapi juga meningkatkan efisiensi anggaran negara.
Salah satunya melalui konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), yang dinilai mampu menekan beban subsidi listrik.
“Karena dengan kita mengkonversi dari PLTD di cell ke PLTS itu akan mengakibatkan efisiensi terhadap subsidi listrik kita,” tandasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa percepatan transisi energi juga ditujukan untuk menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi di tengah fluktuasi harga energi global.
“Jadi Pak Presiden meminta agar tadi beberapa menteri yang terkait untuk mempercepat pelaksanaan ini sehingga ketergantungan kita terhadap impor, ketergantungan kita terhadap harga yang mungkin cepat berubah itu bisa dikurangi,” katanya.
Brian juga mengungkapkan bahwa program percepatan energi bersih mencakup rencana konversi penggunaan kompor LPG menjadi kompor listrik.
Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi beban subsidi LPG.
“Sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG subsidi kita, beban subsidi LPG listrtik itu intinya harus kita kurangi sehingga APBN kita lebih stabil,” jelasnya.
