swaranusa.co, JAKARTA — Platform pinjaman daring berizin AdaKami dinilai memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.
Riset terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI mengestimasi bahwa sepanjang 2024, kontribusi AdaKami terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada pada kisaran Rp6,95 triliun hingga Rp10,96 triliun.
Nilai tersebut muncul dari efek berganda (ripple effect) pembiayaan yang tidak hanya berdampak pada peminjam, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan konsumsi barang dan jasa di berbagai sektor produktif.
Dalam periode kajian, tercatat sedikitnya 185 sektor ekonomi memperoleh nilai tambah akibat aktivitas yang dipicu pendanaan AdaKami.
Sektor dengan dampak terbesar meliputi jasa lembaga keuangan lainnya (21,34%), jasa pendidikan pemerintah (10,03%), serta perdagangan selain mobil dan sepeda motor (9,30%).
Besaran kontribusi tersebut bahkan disebut setara dengan PDB negara kepulauan Tonga pada 2024 yang mencapai sekitar US$558 juta.
Selain mendorong PDB, pembiayaan AdaKami juga diperkirakan membuka peluang kerja bagi 47.000–78.000 orang di 17 sektor industri, terutama perdagangan besar dan eceran, jasa pendidikan, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.
Wakil Kepala LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan mendorong ripple effect melalui peningkatan konsumsi rumah tangga baik rutin maupun nonrutin.
Dari situ kemudian menggerakkan sektor ritel, grosir, transportasi, manufaktur, hingga sektor primer.
“Dengan demikian, dukungan terhadap sektor ekonomi riil terjadi melalui penguatan permintaan barang dan jasa produktif yang memicu aktivitas ekonomi dan produksi, setidaknya dalam jangka pendek,” katanya saat pemaparan riset dikutip melalui keterangan pers, Selasa (25/2/2026).
Chief of Public Affairs AdaKami Karissa Sjawaldy mengatakan bahwa perusahaan berkomitmen dalam menghadirkan pembiayaan inklusif dan bertanggung jawab.
“Kami percaya bahwa akses pembiayaan yang inklusif dan dikelola secara prudent serta bertanggung jawab dapat membawa manfaat yang luas bagi masyarakat,” katanya.
Karissa menjelaskan bahwa kontribusi positif yang dihasilkan melalui aktivitas pembiayaan tersebut mendorong AdaKami untuk terus menghadirkan layanan yang berkelanjutan serta meningkatkan literasi keuangan pengguna.
“Dengan demikian, pendanaan yang disalurkan dapat membantu masyarakat agar dapat bertahan, tumbuh, dan beradaptasi di tengah dinamika ekonomi, sekaligus mendukung penguatan ekonomi nasional,” jelasnya.

Ketahanan Rumah Tangga dan Konsumsi
Riset LPEM FEB UI menunjukkan pinjaman AdaKami berfungsi sebagai bantalan keuangan (financial buffer) yang membantu rumah tangga menjaga stabilitas konsumsi, terutama saat menghadapi kondisi darurat seperti PHK, sakit, atau kematian anggota keluarga.
Sebanyak 24,51% responden mengaku mereka harus menggunakan tabungan atau menjual aset tanpa pinjaman daring.
Pengguna AdaKami tercatat memiliki rata-rata pengeluaran Rp4,8 juta per bulan, dengan tabungan hampir Rp700.000.
Hal itu mengindikasikan pembiayaan tidak hanya menopang konsumsi, tetapi juga membantu stabilitas pengelolaan keuangan rumah tangga.
Dukungan bagi Usaha Mikro
Selain kebutuhan konsumtif, pembiayaan dimanfaatkan untuk pengembangan usaha mikro.
Sekitar 53,1% pengguna menambah stok barang, sementara 28,1% melaporkan kenaikan omzet.
Sektor usaha utama meliputi perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta pertanian—sektor yang berperan penting dalam ekonomi lokal.
Literasi Keuangan dan Penguatan Regulasi
Survei mencatat 89,2% responden memahami konsep bunga, biaya, dan tenor pinjaman, serta memiliki pemahaman relatif baik terkait inflasi dan investasi.
Namun, studi juga menemukan potensi kerentanan perilaku seperti overconfidence dan present bias dalam pengambilan keputusan pinjaman.
Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi, transparansi informasi, pengawasan regulator, serta penertiban pinjaman ilegal agar industri pindar tetap prudent dan berkelanjutan.
Penelitian LPEM FEB UI menggunakan survei terhadap 615 responden di 7 provinsi pada Oktober–November 2025, dengan pendekatan input-output untuk menghitung dampak ekonomi langsung dan tidak langsung.





