swaranusa.co, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatatkan performa tertinggi dibandingkan seluruh mitra kerja Komisi V DPR RI dengan capaian fisik program sebesar 98,60% pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pencapaian tersebut dipaparkan dalam Rapat Kerja antara Kementerian PKP dan Komisi V DPR RI yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran TA 2025 sekaligus rencana kerja serta agenda prioritas TA 2026, Selasa (10/2/2026).
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan bahwa realisasi anggaran Kementerian PKP sepanjang TA 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau setara 96,21% dari pagu efektif.
Berdasarkan evaluasi Kementerian Keuangan, nilai kinerja kementerian tercatat 100%.
Kinerja tersebut memperoleh apresiasi dari Ketua Komisi V DPR Lasarus dan menyebut capaian Kementerian PKP sebagai yang terbaik di antara seluruh mitra kerja Komisi V.
“Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60 persen merupakan yang tertinggi. Capaian fisik yang lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, efektif, dan efisien,” katanya dikutip melalui keterangan pers, Kamis (12/2/2026).
Selain capaian fisik dan serapan anggaran, Kementerian PKP juga mencatat penyaluran KPR Subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 278.865 unit sepanjang 2025, menjadi rekor tertinggi dalam sejarah program rumah subsidi.
Pada skema pembiayaan inovatif, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia turut mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial.
Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merealisasikan pembangunan serta renovasi 9.701 unit rumah rakyat.
Memasuki TA 2026, pemerintah memprioritaskan anggaran sektor perumahan melalui program FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah komersial, serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Total dukungan anggaran mencapai Rp58 triliun dengan target pembangunan 790.000 unit rumah.
Maruarar menyatakan kesiapan kementeriannya untuk mulai mengeksekusi Program BSPS Tahun 2026 pada akhir Maret agar masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.
Dia berharap sinergi dan dukungan Komisi V DPR terus diperkuat sehingga seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
